Contact us for details: skype: SAPRSOFT telegram: @saprsoft / e-mail: saprsoft@gmail.com official site: saprsoft.team(under constructio. 2020 design v9 dongle crack hasp key. 2020 Design V11 Sentinel SuperPro Dongle Emulator / Clone / Crack The Industry`s Leading Kitchen Design Software. Unparalleled selection. 2020 Design V11 Sentinel SuperPro Dongle Emulator / Clone / Crack The Industry`s Leading Kitchen Design Software. Unparalleled selection. HASP SRM / Sentinel HL; Sentinel Hardware Key (SHK) Sentinel. TDV RM SPACEFRAME 2004 V9 0. 2020 Kitchen design V9 0. 318 Cracked Softwaresoftware Cracksdongle Crackswarez Cd. 20-20 Design Version 9 0. We have an collection of master app 2020 Design V9 Dongle Crack Hasp Datapiratebay in various version. Does anybody know where I can get a free dongle emulator for 20/20 design 9.0 and software to extract the key from the usb dongle. Please help if you can.

Info berita terbaru hari ini baik peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional.

Presiden Puas dengan Program 100 Hari 00:29:24 WIB JAKARTA, investorindonesia.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan puas dengan pencapaian kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dalam 100 hari pertama. “Presiden puas dengan ini dan cara kerja ini supaya dilanjutkan setelah 100 hari,” kata Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, usai rapat kabinet paripurna membahas evaluasi program 100 hari di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Memasuki hari ke-75 dari program 100 hari pertama, Kuntoro menyebutkan, hanya dua dari 129 rencana aksi yang dinilai mengecewakan. Sedangkan 19 rencana aksi sudah berhasil dilaksanakan.

Namun, ia tidak detil menjelaskan rencana-rencana aksi tersebut. “Macam-macam yang 19 itu,” ujarnya. Sedangkan dua rencana aksi dinilai mengecewakan, menurut dia, salah satunya adalah revitalisasi industri yang masuk dalam program Departemen Perindustrian.

“Yang dua itu, pertama revitalisasi industri di Departemen Perindustrian. Satu lagi saya lupa,” ujarnya Namun, lanjut dia, rencana aksi revitalisasi industri yang belum terlaksana itu hanya masalah keterlambatan. “Saya kira itu gambarannya. Tapi secara menyeluruh capaiannya itu menggembirakan karena semua sudah sinkron dan sudah sejalan dengan yang sudah dicapai,” ujar Kuntoro. Dengan capain itu, menurut dia, Presiden Yudhoyono sama sekali tidak kecewa dengan kinerja kabinet selama 100 hari pertama.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan pencapaian target program 100 hari pertama sudah mencapai 82% pada hari ke-75. Sisanya, lanjut dia, akan dikejar dalam waktu tiga pekan lagi menjelang batas akhir 1 Februari 2010 karena Presiden Yudhoyono menargetkan semua program aksi harus tercapai 100%. Hentikan Pemberian Imbalan dari Bank ke Pejabat Daerah Sabtu, 9 Januari 2010 03:40 WIB Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi, menggandeng Bank Indonesia serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, membahas mekanisme pengembalian imbalan atau fee dari bank kepada pejabat daerah. Download antique bakery sub indo hwayugi. KPK menyelidiki enam Bank Pembangunan Daerah dan menemukan aliran dana ilegal kepada pejabat daerah sebesar Rp 360 miliar selama kurun 2002-2008.

”Kami periksa enam BPD. Kami sepakat ini dalam rangka pencegahan. Saat ini kami fokus pada mekanisme pengembalian uang itu dahulu,” ungkap Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, Jumat (8/1).

Haryono menolak menyebutkan nama pejabat daerah yang menerima imbalan dari BPD itu. Yang diteliti KPK adalah BPD Sumut yang mengalirkan imbalan kepada pejabat daerah senilai Rp 53,811 miliar, BPD Jabar-Banten (Rp 148,287 miliar), BPD Jateng (Rp 51,064 miliar), BPD Jatim (Rp 71,483 miliar), BPD Kaltim (Rp 18,591 miliar), dan Bank DKI sebesar Rp 17,075 miliar. Imbalan itu, antara lain, berupa uang, paket wisata perjalanan, serta fasilitas olahraga dan golf, yang diberikan kepada pejabat yang menempatkan dana APBD di bank tersebut. Sejauh ini, kata Haryono, tak ada pejabat yang diproses terkait dengan aliran dana di enam bank daerah ini. ”Pemeriksaan ini bukan investigasi. Hanya pengumpulan informasi dalam konteks pencegahan,” katanya.

Haryono menambahkan, KPK saat ini tengah memeriksa bank daerah di 27 provinsi lainnya. Ke depan, BI diminta mengoptimalkan pengawasan dan menyurati bank lain supaya menghentikan praktik pemberian imbalan kepada pejabat.

Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Mulyaman D Hadad mengatakan, BI dan KPK sudah memiliki nota kesepahaman untuk menangani korupsi perbankan. Salah satunya adalah menindaklanjuti pemeriksaan terhadap enam BPD.

”Kami ingin agar pemeriksaan bisa dilakukan ke bank lain. BI sudah mengirimkan surat peringatan ke bank negara lain, termasuk bank syariah dan BPR, agar menghentikan pemberian fee pada pejabat,” ujarnya. Mulyaman menambahkan, dalam mekanisme pengawasan BI, penyimpangan aliran dana dengan memberikan imbalan bisa dipidanakan. Sesuai dengan Undang-Undang No 31/1999, ada larangan pemberian imbalan kepada pejabat negara. Selasa, 5 Januari 2010, 11:56 WIB VIVAnews – Pengajar Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah berkesempatan mencurahkan hati tentang kekesalan masyarakat terhadap Bank Indonesia.

Sebagai pengajar, ia mewakili masyarakat menyatakan bahwa saat ini telah terjadi mekanisme cuci otak. “Ini, karena saat saya cari di mesin pencari Google, dengan kata kunci Penyuapan anggota DPR, Bibit dan Chandra, dan Sri Mulyani jumlahnya ada jutaan,” ujar Teuku dalam seminar Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Perspektif Politik di Bank Indonesia, Selasa, 5 Januari 2009. Teuku menuturkan, akibat kasus-kasus itu masyarakat terus menduga-duga ada tidaknya keterlibatan Bank Indonesia di dalamnya. Ia pun memperkirakan sangat sulit memperkirakan ujungnya. “Saya ingin sampaikan, ini ada semacam mekanisme cuci otak di masyarakat kita sendiri. Sebagus apapun kredibilitas BI, riset di Bandung ada sembilan poin yang bisa diperhatikan BI,” kata dia.